Terbaru Isu Gaji Anggota DPR RI Naik Rp100 Juta, Puan Maharani Beri Klarifikasi Tegas
Terbaru Isu Gaji Anggota DPR RI Naik Rp100 Juta, Puan Maharani Beri Klarifikasi Tegas
Beritaburung.news/Jakarta– 19 Agustus 2025 – Media sosial kembali heboh usai muncul isu yang menyebut gaji anggota DPR RI naik drastis, bahkan disebut mencapai Rp100 juta hingga Rp3 juta per hari. Isu tersebut langsung menjadi sorotan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dan banyak masyarakat yang masih berjuang menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok.
Namun, Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tegas membantah kabar tersebut. Menurutnya, tidak ada kenaikan gaji yang diberikan kepada anggota dewan. Yang ada hanyalah kompensasi berupa uang rumah, sebagai pengganti fasilitas rumah jabatan yang sudah tidak lagi diberikan oleh pemerintah.
Klarifikasi Puan Maharani: Bukan Kenaikan Gaji
Puan menjelaskan, kabar gaji anggota DPR RI naik hingga Rp100 juta per bulan atau Rp3 juta per hari tidak benar. Menurutnya, jumlah itu muncul akibat kesalahpahaman publik yang mencampuradukkan antara gaji pokok dan tunjangan tambahan.
“Enggak ada kenaikan. DPR sekarang sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, tapi diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi hanya itu,” kata Puan, Senin (18/8/2025).
Puan menambahkan bahwa tunjangan rumah tersebut sebenarnya sudah lama dibahas, bahkan sejak 2024 lalu. Kebijakan ini dianggap efektif karena banyak anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) jauh dari Jakarta dan membutuhkan tempat tinggal representatif untuk menerima konstituen.
Baca Selengkapnya di : Isu Gaji Anggota DPR RI Naik Rp100 Juta
Bantahan Sekjen DPR RI
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, juga memberikan klarifikasi resmi. Menurutnya, gaji pokok anggota DPR sebenarnya tidak pernah berubah sejak lama, masih mengacu pada aturan lama yang ditetapkan dalam PP No. 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.
Dalam aturan tersebut, gaji pokok anggota DPR hanya berkisar Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan.
“Salah itu kalau gaji Rp100 juta. Cek aja ke Kemenkeu. Kalau tunjangan perumahan itu beda dengan gaji,” jelas Indra, Minggu (18/8).
Namun, Indra mengakui bahwa total penghasilan yang diterima seorang anggota DPR (take home pay) memang bisa melebihi Rp100 juta per bulan. Hal itu terjadi jika seluruh tunjangan dijumlahkan, mulai dari tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan fungsional, transportasi, hingga asuransi.
Rincian Take Home Pay Anggota DPR
Untuk meluruskan informasi yang beredar, berikut gambaran umum soal take home pay seorang anggota DPR:
-
Gaji Pokok: Rp4-5 juta per bulan.
-
Tunjangan Jabatan & Kehormatan: Sekitar Rp15 juta.
-
Tunjangan Fungsional: Rp20 juta.
-
Tunjangan Transportasi: Disesuaikan dengan kebutuhan dinas.
-
Asuransi & Kesehatan: Ditanggung negara.
-
Tunjangan Rumah (baru): Sekitar Rp50 juta per bulan, sebagai pengganti rumah dinas.
Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, maka wajar jika penghasilan seorang Legislator bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan. Namun, kembali ditekankan, jumlah tersebut bukan gaji pokok, melainkan akumulasi seluruh tunjangan.
Reaksi Publik di Media Sosial
Meski klarifikasi sudah disampaikan, isu kenaikan gaji Legislator tetap memicu perdebatan di media sosial. Banyak masyarakat yang merasa kecewa karena menganggap jumlah tersebut terlalu besar dibanding kondisi ekonomi rakyat kecil.
Beberapa warganet menyuarakan bahwa seharusnya Legislator ebih fokus memperjuangkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar membicarakan tunjangan.
Di sisi lain, ada juga yang menilai wajar jika seorang wakil rakyat mendapatkan fasilitas representatif, asalkan benar-benar digunakan untuk kepentingan konstituen dan bukan untuk gaya hidup pribadi.
Perbandingan dengan Negara Lain
Jika dibandingkan dengan negara lain, gaji anggota parlemen Indonesia memang cukup besar. Sebagai contoh:
-
Di Malaysia, gaji pokok anggota parlemen berkisar Rp40 juta per bulan ditambah tunjangan tertentu.
-
Di Singapura, gaji anggota parlemen lebih tinggi, bisa mencapai Rp150 juta per bulan, tapi disesuaikan dengan kinerja dan kehadiran.
-
Di Belanda, anggota parlemen mendapatkan gaji sekitar Rp100 juta per bulan, tetapi biaya hidup di sana juga sangat tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya gaji Legislator RI tidak jauh berbeda dari negara lain. Namun, transparansi dan akuntabilitas pemakaian anggaran tetap menjadi sorotan publik.
Isu Sensitif di Tengah Kondisi Ekonomi
Isu kenaikan gaji Legislator menjadi sangat sensitif karena muncul di tengah situasi sulit. Masyarakat masih menghadapi naiknya harga bahan pokok, masalah lapangan kerja, hingga tingginya biaya pendidikan.
Dalam kondisi seperti ini, informasi yang menyebut gaji wakil rakyat naik signifikan tentu memicu amarah. Karena itu, klarifikasi dari Puan Maharani dan Sekjen DPR menjadi penting agar publik tidak termakan kabar yang keliru.
FAQ Seputar Gaji Anggota DPR RI
1. Apakah benar gaji anggota DPR naik Rp100 juta per bulan?
Tidak. Gaji pokok hanya Rp4-5 juta per bulan. Angka Rp100 juta muncul karena ditotal dengan berbagai tunjangan.
2. Apa itu tunjangan rumah untuk anggota DPR?
Tunjangan rumah adalah kompensasi pengganti rumah jabatan yang sudah tidak lagi diberikan oleh pemerintah, nilainya sekitar Rp50 juta per bulan.
3. Mengapa masyarakat memprotes gaji anggota DPR?
Karena banyak yang mengira itu gaji murni, padahal merupakan gabungan gaji pokok dan tunjangan. Selain itu, jumlahnya dianggap tidak sebanding dengan kondisi ekonomi rakyat.
4. Siapa yang mengatur besaran gaji dan tunjangan anggota DPR?
Mengacu pada PP No. 75 Tahun 2000, Keppres No. 65 Tahun 2001, serta aturan internal DPR.
5. Apakah gaji anggota DPR bisa diturunkan?
Secara regulasi sulit, namun transparansi dan pengawasan publik bisa mendorong efisiensi tunjangan.
Kesimpulan
Isu gaji anggota DPR RI naik hingga Rp100 juta per bulan terbukti tidak sepenuhnya benar. Faktanya, gaji pokok seorang Legislator masih di angka Rp4-5 juta per bulan. Namun, dengan tambahan tunjangan rumah, jabatan, fungsional, transportasi, hingga asuransi, total penghasilan bisa melebihi Rp100 juta.
Ketua DPR RI Puan Maharani dan Sekjen DPR Indra Iskandar menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji, hanya perubahan fasilitas rumah jabatan menjadi tunjangan rumah. Meski begitu, isu ini tetap menjadi sorotan publik karena muncul di tengah krisis ekonomi.
Ke depan, yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi, melainkan transparansi penggunaan fasilitas oleh Legislator. Dengan begitu, masyarakat bisa percaya bahwa uang rakyat memang digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan semata kenyamanan pribadi para wakilnya.