Pasca Demo Driver Ojol, Grab Tegas Tolak Permintaan Komisi 10 Persen: Ini Penjelasannya
Pasca Demo Driver Ojol, Grab Tegas Tolak Permintaan Komisi 10 Persen: Ini Penjelasannya
Beritaburung.news /Jakarta, 22 Juli 2025 – Aksi unjuk rasa ribuan driver ojol (ojek online) kembali menggema di jantung ibu kota pada Senin (21/07), menyuarakan tuntutan yang telah lama digaungkan: sistem pembagian hasil 90:10 antara pengemudi dan aplikator. Dengan membawa spanduk, mengenakan jaket mitra, dan membentuk konvoi damai di kawasan Monas, para driver ojol menyerukan perubahan struktur komisi yang mereka anggap tidak berpihak pada kesejahteraan mitra.
Namun, tanggapan dari pihak Grab Indonesia datang tak lama setelah demo berlangsung. Perusahaan ride-hailing raksasa itu dengan tegas menyatakan menolak tuntutan perubahan komisi menjadi 10 persen untuk aplikator. Pernyataan resmi disampaikan oleh Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza R. Munusamy, kepada media pada Selasa (22/07).
Grab Menanggapi Tuntutan Driver Ojol: Tetap di Jalur Proporsional
“Grab Indonesia menyambut baik inisiatif pemerintah untuk meninjau kembali struktur biaya jasa transportasi daring secara menyeluruh dan proporsional,” jelas Tirza dalam wawancara dengan Uzone.id.
Ia menyebut bahwa situasi selama tiga tahun terakhir — terutama pasca pandemi — memang menunjukkan tekanan besar terhadap biaya hidup dan operasional para driver ojol. Namun, menurutnya, usulan sepihak untuk mengurangi komisi aplikator hingga hanya 10 persen tidak mencerminkan prinsip keberlanjutan ekosistem ride hailing di Indonesia.
Alasan Grab Menolak Skema Komisi 90:10
Grab menyebut bahwa komisi yang dikenakan kepada para mitra bukan hanya untuk penggunaan aplikasi, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting dalam operasional:
-
Layanan bantuan dan operasional 24/7
-
Asuransi kecelakaan bagi driver dan penumpang
-
Edukasi dan pelatihan pengemudi dalam hal keamanan dan pelayanan
-
Program kesejahteraan dan dukungan wirausaha untuk mitra aktif
-
Pemeliharaan dan pengembangan teknologi agar layanan tetap optimal dan aman
“Penyesuaian biaya komisi perlu dikaji dari berbagai sudut. Ini tidak sesederhana memotong angka dari 20 ke 10 persen,” tegas Tirza.
Fleksibilitas Pilihan Platform
Di tengah perdebatan soal komisi, Grab justru membuka pintu bagi para driver ojol untuk menentukan sendiri platform yang sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan pribadi mereka. Menurut Tirza, tidak ada kewajiban bagi mitra untuk tetap bersama satu aplikator jika merasa sistemnya tidak menguntungkan.
“Kami percaya pada transparansi dan kebebasan dalam ekosistem ini. Mitra bebas memilih platform yang memberikan manfaat terbaik untuk mereka,” tambahnya.
Komisi Saat Ini: Rata-Rata 10-20 Persen
Secara umum, baik Grab maupun Gojek diketahui menerapkan skema komisi antara 10 hingga 20 persen. Angka ini disesuaikan dengan jenis layanan (mobilitas, makanan, logistik), daerah operasional, serta kondisi pasar.
Berdasarkan informasi internal, komisi tersebut juga mendanai program loyalitas pelanggan, diskon tarif, serta subsidi untuk pengguna, yang secara tidak langsung juga membantu para driver ojol dalam mempertahankan jumlah order.
Demo Damai, Grab Klaim Operasional Tetap Stabil
Menariknya, meski ribuan pengemudi turun ke jalan, Grab mengklaim bahwa 99 persen mitranya tetap aktif menjalankan tugas seperti biasa. Ini menunjukkan bahwa demo dilakukan secara damai dan tidak disertai dengan aksi mogok massal.
“Kami menghargai hak mitra untuk menyuarakan aspirasi, namun kami juga bangga bahwa mayoritas mitra tetap menjalankan tugas melayani masyarakat,” ujar Tirza dalam pernyataannya.
Lima Tuntutan Utama Driver Ojol
Dalam aksinya, para driver ojol tidak hanya menyoroti persoalan komisi. Berikut adalah 5 tuntutan utama yang disampaikan kepada Presiden RI dan Menteri Perhubungan:
-
Komisi 90 persen untuk driver, 10 persen untuk aplikator
-
Pembentukan UU atau Perppu khusus yang mengatur sektor transportasi daring
-
Aturan resmi tarif pengantaran untuk layanan makanan dan barang
-
Audit menyeluruh terhadap semua perusahaan aplikator
-
Penghapusan sistem yang merugikan mitra, termasuk sistem insentif dan suspend yang dianggap sepihak
Para pengemudi berharap adanya payung hukum yang lebih kuat dan berpihak pada keseimbangan antara hak aplikator dan mitra pengemudi.
Respons Pemerintah: Masih dalam Kajian
Kementerian Perhubungan sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hasil evaluasi unjuk rasa tersebut. Namun, sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa kementerian tengah mengkaji ulang struktur tarif dan perlindungan hukum untuk driver ojol dalam waktu dekat.
Menteri Perhubungan juga dikabarkan akan memanggil sejumlah pihak, termasuk Grab dan Gojek, dalam waktu dekat guna mencari solusi jangka panjang yang berkeadilan bagi semua pihak.
FAQ Seputar Isu Driver Ojol dan Komisi
Q: Mengapa driver ojol menuntut komisi 90 persen?
A: Mereka merasa sistem saat ini tidak memberikan cukup keuntungan, terutama di tengah kenaikan harga BBM, biaya servis, dan kebutuhan hidup.
Q: Apakah Grab akan menurunkan komisi?
A: Belum. Grab menolak usulan 10 persen komisi, namun membuka dialog dengan pemerintah.
Q: Apakah aksi demo ini legal?
A: Ya, aksi dilakukan damai dan tidak disertai kekerasan atau pemaksaan mogok massal.
Q: Apakah mitra bisa pindah ke platform lain?
A: Ya. Grab menyatakan mitra bebas memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Q: Apa dampak dari komisi besar ke driver?
A: Komisi tinggi dianggap mengurangi penghasilan bersih driver, namun aplikator menyatakan itu dibutuhkan untuk menopang layanan lainnya.
Jalan Panjang Menuju Ekosistem yang Berkeadilan
Perseteruan antara aplikator dan driver ojol bukan hal baru, namun aksi terbaru ini menunjukkan bahwa keresahan mitra belum juga usai. Tuntutan komisi 90 persen bukan semata soal angka, tapi tentang keadilan, transparansi, dan keberlangsungan penghasilan di tengah tekanan ekonomi.
Grab sebagai salah satu pemain besar menyatakan kesediaan untuk berdialog, namun tetap mempertahankan struktur komisi sebagai bagian dari mekanisme operasional mereka. Sementara di sisi lain, para pengemudi mendesak pemerintah untuk membuat aturan hukum yang benar-benar mengikat dan memberikan perlindungan jangka panjang.
Perjuangan driver ojol belum berakhir. Mereka kini menanti bukan hanya tanggapan aplikator, tetapi juga keputusan konkret dari negara yang mereka layani setiap hari — dari pagi hingga larut malam — demi sesuap nasi dan hidup yang layak.