Terbaru Irvian Bobby: Koordinator K3 yang Terseret Kasus Rp69 Miliar

Posted on by

Terbaru Irvian Bobby: Koordinator K3 yang Terseret Kasus Rp69 Miliar

Sosok Irvian Bobby Mahendro, Terduga Otak Pemerasan yang Seret Wamenaker Noel, Terima Rp 69 Miliar - TribunNews.com

Beritaburung.news/Jakarta, 23 Agustus 2025 – Nama Irvian Bobby Mahendro, pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), mendadak menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

KPK mengungkap bahwa Irvian Bobby menerima aliran dana fantastis hingga Rp69 miliar melalui perantara. Uang itu diduga digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi, mulai dari belanja, hiburan, hingga pembelian aset bernilai tinggi.

Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar yang menyeret pejabat Kemenaker dalam beberapa tahun terakhir.

Siapa Irvian Bobby?

KPK Bongkar Peran Irvian Bobby Mahendro, Kantongi Rp69 Miliar di Kasus Korupsi Immanuel Ebenezer

Irvian Bobby Mahendro adalah Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022–2025. Jabatan ini membuatnya memiliki posisi strategis dalam proses sertifikasi K3, sebuah dokumen penting yang wajib dimiliki perusahaan agar kegiatan operasional mereka diakui memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Dengan kewenangan tersebut, Irvian Bobby memiliki akses langsung terhadap berbagai perusahaan yang membutuhkan sertifikat K3. KPK menduga posisi strategis itu kemudian disalahgunakan untuk melakukan praktik pemerasan, bekerja sama dengan pejabat lain di Kemenaker.

Baca Selengkapnya di : Irvian Bobby: Koordinator K3 yang Terseret Kasus Rp69M

Kronologi Kasus

KPK soal Kemungkinan Panggil Bobby dalam Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar dalam penerbitan sertifikat K3. Setelah melakukan penyelidikan, KPK menemukan adanya indikasi keterlibatan sejumlah pejabat penting Kemenaker.

Pada Jumat, 22 Agustus 2025, KPK secara resmi menetapkan 11 orang tersangka, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Namun, jumlah dana yang diterima Irvian Bobby jauh lebih besar dibanding tersangka lainnya.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa sejak 2019 hingga 2024, Irvian Bobby diduga menerima Rp69 miliar. Dana itu dialirkan melalui beberapa perantara sebelum masuk ke rekening pribadi dan digunakan untuk berbagai kepentingan.

Beberapa peruntukan dana tersebut antara lain:

  • Pembelian kendaraan mewah

  • Uang muka (DP) rumah

  • Setoran tunai kepada pejabat lain

  • Penyertaan modal pada tiga perusahaan terafiliasi Perusahaan Jasa K3 (PJK3)

Jajaran Pejabat Lain yang Terlibat

Selain Irvian Bobby, beberapa pejabat Kemenaker lain juga ikut menerima aliran dana dengan jumlah berbeda. Berikut daftarnya:

  1. Irvian Bobby Mahendro (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3) – Rp69 miliar

  2. Anitasari Kusumawati (Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja) – Rp5,5 miliar

  3. Subhan (Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3) – Rp3,5 miliar

  4. Gerry Aditya Herwanto Putra (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3) – Rp3 miliar

  5. Immanuel Ebenezer Gerungan (Wamenaker) – Rp3 miliar

  6. Hery Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker) – Rp1,5 miliar

  7. Fahrurozi (Dirjen Binwasnaker dan K3) – jumlah belum diungkap rinci

Data tersebut memperlihatkan bahwa Irvian Bobby menjadi penerima aliran dana terbesar dibandingkan pejabat lain.

Tanggapan KPK

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan bukti kuat. Menurutnya, pola korupsi yang dilakukan oleh Irvian Bobby dan kawan-kawan bersifat sistematis serta melibatkan banyak pihak, baik internal Kemenaker maupun pihak swasta.

“Sejumlah uang tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga dialirkan kepada pihak lain. Kami sedang mendalami keterlibatan aktor lain yang berperan dalam aliran dana ini,” ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

Dampak Kasus

Skandal yang menjerat Irvian Bobby dan pejabat lain berdampak serius pada citra Kementerian Ketenagakerjaan. Sertifikasi K3, yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam melindungi keselamatan pekerja, justru dijadikan ladang bisnis ilegal.

Sejumlah perusahaan yang pernah mengurus sertifikat K3 kini sedang diperiksa KPK untuk mengetahui apakah mereka juga terlibat dalam praktik suap dan pemerasan.

Bahkan, Presiden Prabowo Subianto langsung mencopot Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan hanya beberapa jam setelah KPK mengumumkan status tersangka.

Analisis: Kenapa Kasus Ini Menarik Perhatian Publik?

Ada beberapa alasan mengapa kasus Irvian Bobby menjadi sorotan besar:

  1. Jumlah uang fantastis – Rp69 miliar bukan angka kecil, apalagi diterima hanya oleh satu orang pejabat.

  2. Melibatkan pejabat tinggi – Tidak hanya eselon menengah, kasus ini juga menyeret nama Wakil Menteri.

  3. Berkaitan dengan keselamatan pekerja – Sertifikat K3 menyangkut nyawa dan keamanan tenaga kerja, sehingga praktik pemerasan ini dinilai sangat merugikan masyarakat.

  4. Efek domino – Skandal ini berpotensi mengguncang kepercayaan publik terhadap kementerian, perusahaan jasa K3, hingga kredibilitas pemerintah dalam melindungi pekerja.

FAQ tentang Kasus Irvian Bobby

1. Siapa Irvian Bobby?
Irvian Bobby Mahendro adalah Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022–2025 yang kini menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikat K3.

2. Berapa jumlah dana yang diterima Irvian Bobby?
KPK menyebutkan total dana yang diterima mencapai Rp69 miliar.

3. Untuk apa dana itu digunakan?
Antara lain untuk membeli aset, kendaraan, DP rumah, hiburan, serta penyertaan modal pada perusahaan terafiliasi.

4. Siapa saja pejabat lain yang ikut terlibat?
Selain Irvian Bobby, ada Wakil Menaker Immanuel Ebenezer, Anitasari Kusumawati, Subhan, Gerry Aditya, dan Hery Sutanto.

5. Apa langkah KPK selanjutnya?
KPK akan terus mendalami aliran dana dan tidak menutup kemungkinan menetapkan tersangka baru.

Kesimpulan

Kasus Irvian Bobby menjadi cerminan bahwa korupsi di sektor publik masih sangat mengkhawatirkan. Dengan dana sebesar Rp69 miliar yang mengalir hanya ke satu pejabat, publik menuntut penegakan hukum yang tegas.

KPK sudah menahan Irvian Bobby bersama 10 tersangka lain, termasuk pejabat puncak Kemenaker. Namun, masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan, adil, dan memberikan efek jera.

Lebih dari itu, kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola sertifikasi K3 agar tujuan utamanya, yaitu melindungi pekerja Indonesia, tidak lagi tercoreng oleh praktik korupsi.