Terbaru Puncak Kemarahan! Buruh Gelar Demo Akbar di Jakarta 28 Agustus

Terbaru Puncak Kemarahan! Buruh Gelar Demo Akbar di Jakarta 28 Agustus

Buruh Bakal Demo Besar-besaran Tuntut UMP 2026 Naik 10,5%, Ini Tanggal dan  Lokasinya - Bisnis Liputan6.com

Beritaburung.news/Jakarta– 21 Agustus 2025  –  Demo Gelombang aksi massa kembali akan mewarnai ibu kota. Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) siap menggelar demo besar-besaran pada 28 Agustus 2025. Aksi ini diprediksi bakal membuat aktivitas di Jakarta lumpuh, mengingat jumlah peserta diperkirakan mencapai puluhan ribu orang dan berlangsung serentak di seluruh Indonesia.

Ketua KSPI, Said Iqbal, dalam konferensi pers di Jakarta (20/8/2025), menegaskan bahwa demo nasional ini akan digelar di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. “Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja, termasuk KSPI, akan melakukan aksi serempak di seluruh Indonesia,” ujar Iqbal.


10.000 Buruh Siap Mengepung Jakarta

Ribuan Buruh Demo Hari Ini, Berikut Lokasi dan Tuntutannya - Bisnis  Liputan6.com

Khusus untuk wilayah Jabodetabek, Said Iqbal menyebut ada sekitar 10.000 buruh yang akan memadati dua titik strategis: Gedung DPR RI dan Istana Negara. Para peserta turun kejalan ini berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Banten.

Tak hanya sekadar aksi simbolik, massa mengklaim akan bertahan hingga pemerintah benar-benar mendengar aspirasi mereka. “Khusus Jabodetabek, akan ada 10.000 massa buruh yang hadir,” tegas Said Iqbal.

Aksi kali ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah). Seperti namanya, demo ini berfokus pada perlawanan terhadap praktik outsourcing dan penolakan terhadap sistem pengupahan yang dianggap tidak adil.

Baca Selengkapnya di : Buruh Gelar Demo Akbar di Jakarta 28 Agustus


Enam Tuntutan Buruh

Joget di Sidang Tahunan Disorot Publik, Pimpinan DPR: Mereka Sudah Bekerja,  Jangan Dibesar-besarkan - TribunNews.com

Dalam aksi HOSTUM, buruh tidak hanya menuntut kenaikan upah, tetapi juga membawa agenda politik dan hukum. Said Iqbal membeberkan enam tuntutan yang akan dikawal:

  1. Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM).

  2. Setop PHK dan bentuk Satgas PHK.

  3. Reformasi Pajak Perburuhan, termasuk menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta/bulan, menghapus pajak pesangon, THR, JHT, serta diskriminasi pajak untuk perempuan menikah.

  4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru tanpa Omnibus Law.

  5. Sahkan RUU Perampasan Aset sebagai upaya memberantas korupsi.

  6. Revisi RUU Pemilu dan redesign sistem Pemilu 2029.

Menurut Iqbal, enam tuntutan itu mencerminkan keresahan nyata buruh di lapangan. Ia menegaskan bahwa demo pada 28 Agustus bukan sekadar ritual tahunan, melainkan gerakan politik dan sosial yang akan menentukan nasib jutaan pekerja Indonesia.


Dampak Potensial: Lalu Lintas hingga Ekonomi

Demo besar-besaran di Jakarta hampir pasti akan memicu kemacetan parah. Polisi memperkirakan arus kendaraan di sekitar Senayan, Monas, hingga kawasan Sudirman-Thamrin akan terganggu. Selain itu, ribuan aparat keamanan juga akan diturunkan untuk menjaga jalannya aksi agar tetap kondusif.

Dari sisi ekonomi, demo buruh kerap menimbulkan kerugian karena aktivitas produksi di kawasan industri bisa terhenti. Beberapa perusahaan sudah mengantisipasi dengan merumahkan karyawan lebih awal atau mengatur jadwal produksi.

Namun, dari sudut pandang buruh, kerugian ekonomi jangka pendek dianggap sebanding dengan perjuangan jangka panjang untuk kesejahteraan. “Kalau tidak diperjuangkan, buruh akan terus menjadi korban. Lebih baik rugi sehari, daripada rugi seumur hidup,” ujar salah satu perwakilan buruh di Karawang.


Isu Outsourcing dan Upah Murah

Salah satu isu utama dalam demo 28 Agustus adalah penolakan terhadap outsourcing. Praktik ini dianggap merugikan buruh karena membuat status pekerjaan tidak tetap dan hak-hak pekerja seringkali terabaikan.

Selain itu, masalah upah minimum juga menjadi sorotan. Buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%. Menurut mereka, kenaikan ini sesuai dengan kebutuhan hidup layak yang terus meningkat akibat inflasi dan biaya hidup di kota-kota besar.


Respon Pemerintah

Hingga kini, pemerintah belum memberikan komentar resmi mengenai rencana demo buruh 28 Agustus. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan terus membuka ruang dialog dengan serikat pekerja.

Sementara DPR RI memastikan akan menyiapkan mekanisme pengamanan agar gedung parlemen tetap aman dari potensi kericuhan.


Aksi Serentak di 38 Provinsi

Selain Jakarta, demo nasional juga akan digelar di berbagai daerah, mulai dari Medan, Palembang, Surabaya, Makassar, hingga Jayapura. Masing-masing daerah akan menggelar aksi dengan isu yang sama: upah, outsourcing, dan revisi regulasi ketenagakerjaan.

Dengan jangkauan yang begitu luas, demo 28 Agustus berpotensi menjadi salah satu aksi buruh terbesar dalam satu dekade terakhir.


FAQ Seputar Demo Buruh 28 Agustus

1. Kapan demo buruh digelar?
→ Demo akan berlangsung pada 28 Agustus 2025 secara serentak di 38 provinsi.

2. Di mana lokasi utama demo di Jakarta?
→ Pusat aksi berada di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan.

3. Berapa jumlah buruh yang akan ikut?
→ Sekitar 10.000 buruh di Jabodetabek, sementara secara nasional diperkirakan ratusan ribu.

4. Apa saja tuntutan utama buruh?
→ Ada enam tuntutan, mulai dari penghapusan outsourcing, kenaikan upah, hingga revisi RUU Pemilu.

5. Apakah demo ini bisa memengaruhi aktivitas masyarakat?
→ Ya, diprediksi akan berdampak pada kemacetan, aktivitas industri, hingga perjalanan transportasi umum.


Kesimpulan

Rencana demo besar-besaran buruh pada 28 Agustus 2025 menjadi sinyal kuat bahwa isu ketenagakerjaan di Indonesia belum menemukan titik temu. Tuntutan yang dibawa buruh tidak hanya soal upah, tetapi juga menyangkut regulasi, perlindungan pekerja, hingga kebijakan politik nasional.

Jakarta dan ratusan kota lain diprediksi akan mengalami gangguan aktivitas akibat demo nasional ini. Namun, bagi buruh, aksi ini adalah jalan perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Pemerintah diharapkan bisa membuka ruang dialog lebih luas agar ketegangan antara pekerja dan pembuat kebijakan tidak semakin memanas. Pada akhirnya, kesejahteraan buruh bukan hanya kepentingan satu kelompok, tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.