Pati Memanas: Ribuan Warga Demo Desak Bupati Mundur, Pemerintah Diminta Turun Tangan 2025

Beritaburung.news/Pati – Rabu, 13 Agustus 2025, menjadi hari yang memanas di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ribuan warga memadati Alun-Alun Pati untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Suara teriakan, spanduk tuntutan, dan barisan massa yang memenuhi jalan menggambarkan puncak dari kekecewaan yang telah lama terpendam.

Aksi ini bukanlah protes biasa. Menurut catatan warga, pemicu utamanya adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meski pemerintah daerah menyatakan bahwa kenaikan tersebut tidak berlaku untuk semua objek pajak — karena ada yang hanya naik 50 persen — keputusan itu tetap memantik gelombang protes.

Latar Belakang Ketegangan

Ketegangan mulai meningkat sejak awal Agustus 2025, ketika Bupati Sudewo secara tegas menyatakan tidak akan mencabut kebijakan kenaikan pajak tersebut. Bahkan, dalam salah satu pernyataannya pada 6 Agustus, Sudewo mengungkapkan:
“Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan.”

Bagi sebagian warga, pernyataan ini dianggap menantang dan menyakiti hati masyarakat. Meskipun Bupati Sudewo telah meminta maaf beberapa hari kemudian, luka di hati warga belum sembuh.

Akhirnya, puncak kekecewaan itu tumpah dalam bentuk aksi massa pada 13 Agustus 2025. Tidak hanya puluhan ribu, laporan dari lapangan menyebutkan bahwa jumlah peserta aksi mencapai ratusan ribu orang.

Baca Selengkapnya di : Demo Besar di Pati, Ribuan Warga Desak Bupati Mundur”

Seruan DPR: Pemerintah Pusat dan Provinsi Turun Tangan

Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Mohamad Toha, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi segera turun tangan. Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar ketegangan tidak berkembang menjadi konflik horizontal.

“Ketegangan antara Bupati Pati dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Semua pihak harus duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat,” ujar Toha.

Ia juga mengingatkan agar massa aksi tetap tertib, menghindari aksi anarkis, dan menyampaikan aspirasi secara damai. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan dengan cara damai akan memiliki daya tekan lebih kuat dibandingkan dengan aksi yang memicu kerusuhan.

Konteks Sosial dan Ekonomi

Kenaikan PBB-P2 bukan hanya sekadar angka di atas kertas. Bagi masyarakat kecil, terutama di pedesaan, beban pajak yang melonjak dapat memengaruhi ekonomi keluarga. Beberapa warga mengeluh bahwa mereka kesulitan menyesuaikan anggaran rumah tangga, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan suasana di daerah wisata seperti Wakatobi, yang ekonominya lebih bergantung pada pariwisata laut dan perdagangan hasil laut. Di sana, pajak lahan bukan menjadi isu utama, melainkan infrastruktur dan promosi wisata. Perbandingan ini sering muncul dalam diskusi publik, menunjukkan bagaimana karakter ekonomi daerah memengaruhi sensitivitas kebijakan.

Dinamika Aksi di Lapangan

Sejak pagi, massa aksi sudah berkumpul di titik-titik strategis, membawa spanduk bertuliskan tuntutan mundur bagi Bupati. Beberapa di antaranya juga membawa pengeras suara, menyampaikan orasi di hadapan peserta aksi.

Situasi sempat memanas saat sebagian massa mencoba mendekat ke kantor Bupati. Namun, aparat keamanan yang terdiri dari personel TNI dan Polri sigap menghalau dan membentuk barikade. Meski begitu, hingga sore hari aksi berjalan relatif tertib, tanpa insiden besar.

Respon Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan bahwa kebijakan kenaikan pajak sudah melalui kajian. Menurut mereka, kenaikan ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya digunakan bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Bupati Sudewo juga menyatakan bahwa ia tetap terbuka untuk dialog, namun kebijakan ini dianggap penting untuk mendukung program pembangunan jangka panjang.

Pelajaran dari Daerah Lain

Pengamat kebijakan publik menyarankan agar Pemerintah Pati melihat praktik dialog sosial yang dilakukan di daerah lain. Di Wakatobi, misalnya, kebijakan pariwisata dan pajak daerah sering dibahas melalui forum bersama antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha sebelum diputuskan.

Pendekatan partisipatif ini terbukti meminimalisir konflik, sekaligus membangun rasa memiliki di kalangan warga terhadap kebijakan yang dibuat.

Informasi Terbaru

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda Bupati Sudewo akan mengundurkan diri. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dikabarkan sedang memantau situasi dan akan mengirim tim ke Pati untuk melakukan mediasi.

Di sisi lain, tokoh masyarakat setempat berencana mengadakan pertemuan besar yang melibatkan seluruh perwakilan desa untuk menentukan langkah selanjutnya. Sebagian pihak menginginkan kompromi berupa peninjauan kembali tarif pajak, sementara yang lain tetap menginginkan pengunduran diri Bupati.

FAQ tentang Situasi di Pati

1. Apa penyebab utama demo di Pati?
   Kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen, disertai pernyataan Bupati yang dianggap menyinggung masyarakat.
2. Apakah semua objek pajak naik 250 persen?
   Tidak. Beberapa objek pajak hanya mengalami kenaikan 50 persen, namun angka maksimal 250 persen memicu reaksi keras.
3. Apakah situasi berpotensi menjadi kerusuhan?
   Hingga saat ini aksi berlangsung tertib, tetapi potensi eskalasi tetap ada jika mediasi gagal.
4. Apakah Bupati Sudewo akan mundur?
   Belum ada pernyataan resmi terkait pengunduran diri.
5. Mengapa Wakatobi disebut dalam konteks ini?
   Sebagai contoh daerah lain yang berhasil mengelola kebijakan daerah melalui dialog, sehingga meminimalisir konflik.

Kesimpulan

Aksi demo di Pati menunjukkan betapa pentingnya komunikasi publik dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Kenaikan pajak, meskipun memiliki tujuan pembangunan, dapat memicu gejolak jika tidak disertai pendekatan partisipatif dan empati terhadap kondisi masyarakat.

Pemerintah pusat dan provinsi diharapkan segera mengambil peran aktif dalam mediasi agar ketegangan tidak semakin memanas. Pelajaran dari daerah seperti Wakatobi bisa menjadi inspirasi: kebijakan yang lahir dari musyawarah akan lebih mudah diterima, bahkan dalam kondisi ekonomi sulit sekalipun.

Baca juga berita lainya di : Beritaburung.news